Perkembangan Ekonomi dan Tantangan di Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyadari bahwa daerah yang dipimpinnya merupakan penghasil nikel terbesar sekaligus mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, dampak dari pertumbuhan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Lima belas tahun tambang di Maluku Utara sudah berjalan, dan saya menyadari penuh meskipun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, 39 persen kuartal ketiga tidak inklusif, tidak ada pemerataan masih banyak rumah tidak layak huni,” kata Sherly dalam obrolannya bersama Rosiana Silalahi dalam program ROSI di KompasTV, Kamis (20/11/2025) malam.
Menurutnya, masih banyak ketimpangan pembangunan yang terjadi di Maluku Utara. Dia mencontohkan, di antaranya masih ada 1.200 kilometer jalan belum dibangun, fasilitas kesehatan yang belum baik, dan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Almarhum suami saya korban atas fasilitas kesehatan yang kurang baik di kepulauan, untuk daerah, untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Tapi kemudian tidak ada oksigen dan itu terjadi kepada masyarakat Maluku Utara setiap harinya,” ujarnya.
“Satu hari sebelumnya, bahkan ada yang meninggal hanya karena melahirkan caesar, dan kemarin yang viral anak-anak sekolah nyeberang lewat sungai karena mau ke sekolah enggak ada jembatan, bahkan sebelumnya lagi menyebarang ke pulau karena pulang motornya enggak ada yang jemput jadi mereka harus berenang, harus jalan dua-tiga kilometer untuk pergi ke sekolah,” bebernya.
Sherly mengakui, keberadaan perusahaan tambang tidak akan selamanya. Karena sumber daya mineral yang digali tetap akan habis sewaktu-waktu. Sementara apa yang diambil belum menunjukan manfaat secara luas di masyarakat.
“Saya percaya kalau tambang itu jangka pendek. Kita harus memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah untuk membangun apa yang ada di atas tanah yang itu tidak terlihat,” ungkapnya.
Tudingan dan Penanganan Kasus Kriminalisasi Warga
Sherly merasa besar hati menerima jika dikatakan dalam 100 hari kerja sebagai gubernur belum membenahi industri tambang. Hal ini menyebabkan munculnya tudingan bahwa pada 100 hari kerja Gubernur Sherly tidak mampu menyelesaikan kasus kriminalisasi warga dan kerusakan ekologis.
Sherly mengakui ada gesekan antara warga adat dengan pihak swasta dan aparat keamanan yang berujung pada penahanan 11 warga adat Maba Sangaji hingga dijatuhi hukuman penjara.
“Bahwa ada warga yang kemudian ditahan oleh pihak aparat keamanan karena berselisih dengan pihak swasta, aparat itu iya benar. Dan, kemudian ada masyarakat yang ditahan, kemudian berlanjut sampai ke pengadilan dan jatuhkan hukuman dan harus ditahan di penjara ya itu benar,” jelasnya.
Saat warganya diduga dikriminalisasi, Sherly mengaku tidak tinggal diam. Ia segera menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum agar 11 warga bisa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya.
“Apa yang saya lakukan, saya sudah berkomunikasi dengan Kapolda, Kajati, Pengadilan untuk mencari solusi yang terbaik buat mereka. Saya berkomunikasi dengan aparat hukum untuk memberikan hukuman ringan yang bisa dilakukan tanpa harus melanggar aturan hukum,” cetusnya.
“Posisi sekarang mereka ada 11 orang. Sebagai seorang ibu, sedih melihat warga saya kemudian ditahan karena memperjuangkan tanah adat yang menurut mereka adalah hak mereka,” tambahnya.
Masyarakat adat hidup puluhan tahun di tanah yang menurut mereka itu milik mereka tetapi tidak ada legalitasnya. Menurutnya, di Maluku Utara ini perlu diperbanyak legalitas tanah adat. Hal itu sudah disampaikan ke Kementerian ATR di setiap kesempatan.
Penanganan Kerusakan Ekologi
Sementara penanganan kerusakan ekologi, kata Sherly, pihaknya sedang membentuk satuan tugas (satgas) khusus menangani masalah ini. Satgas tersebut nantinya akan menginventarisasi semua kerusakan yang ada.
“Saat ini di Maluku Utara belum punya status kelas sungai dan laut. Kita sedang petakan kelas sungai dan laut, kelas satu, kelas dua dan kelas tiga kondisi saat ini. Sehingga ketika kita bilang rusak, rusaknya dari mana,” jelasnya.
Menurut Sherly, data tersebut dapat memperkuat argumen yang akan disampaikan baik ke pusat maupun ke setiap perusahaan. Sebab, menurut Sherly, ada perusahaan tambang yang sudah menjalankan good governance mining dan good mining practice. Tapi ada juga yang belum dan akan ditindaklanjuti.
“Kita untuk memperbaiki, kita harus tahu data hari ini di mana. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Bahwa itu rusak iya, saya setuju. Bahkan saya melihat sendiri dari kran warga keluar air coklat. Ada masyarakat nelayan semakin susah mencari ikan, itu fakta. Saya menyayangkan itu terjadi. Tapi apakah saya bisa menyetop tambang, tidak,” ujarnya.
Pemikiran tentang Pariwisata dan Infrastruktur
Bagi Sherly, kerusakan lingkungan itu merupakan hidden cost karena akan berdampak secara sosial dan masa depan anak-anak di Maluku Utara.
“Kita itu tidak mewariskan alam ini untuk anak cucu Maluku Utara, kita meminjamnya dari mereka. Saya akan berjuang bersama mereka. Dari awal saya bilang, ketika Bapak Ibu berjuang memenangkan saya, saya akan berjuang untuk kalian lima tahun ke depan,” tegasnya.
Ia berpendapat, Maluku Utara tidak boleh hanya bergantung pada industri ekstraksi. Harusnya, industri pertambangan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak inklusif sehingga tidak merata.
“Kita tidak boleh tergantung pada ekstraktif, kita harus lihat 15 tahun sudah lewat Maluku Utara fokus pada ekstraktif, nothing happen,” katanya.
Maluku Utara, kata Sherly, juga memiliki potensi alam yang sangat cantik. Sektor pariwisata bisa menjadi salah satu cara pertumbuhan ekonomi supaya merata. Dia mencontohkan Bali. Sebagai daerah wisata, pertumbuhan ekonomi di Bali dinilai merata karena stakeholdernya banyak.
Namun, untuk menumbuhkan sektor pariwisata, infrastruktur dasar harus dibangun. “Itu masih menjadi pekerjaan rumah. Saya sedang memulainya, saya sedang membentuk infrastruktur. Saya tidak punya banyak uang, fiskal kita lemah. Saya jalan ke semua kementerian minta dukungan, dapat dukungan yang sangat baik dari Kementerian Pertanian, Perikanan, Pendidikan untuk membangun infrastruktur di Maluku Utara,” pungkasnya.