Bandara Morowali: Kontroversi dan Bantahan Pemerintah
Bandara Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menjadi perhatian setelah munculnya pernyataan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyebut bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan dan otoritas negara yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional dan keamanan ekonomi Indonesia.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bahwa kondisi ini merupakan anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban dan pengamanan terhadap kegiatan ilegal, termasuk di sektor pertambangan dan sawit. Jika ditemukan pelanggaran hukum, pihaknya akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengawasi kegiatan yang merugikan negara.
Namun, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana membantah bahwa Bandara Morowali beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Ia memastikan bahwa bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Suntana juga menyatakan bahwa pemerintah telah menempatkan personel lintas instansi, termasuk Bea Cukai, kepolisian, dan Direktorat Jenderal Otoritas Bandara, untuk memperkuat pengawasan di bandara tersebut.
Suntana menegaskan bahwa Bandara Morowali bukan bandara ilegal dan hanya melayani penerbangan domestik, bukan internasional. Dia kembali menjelaskan, sejak awal bandara tersebut memiliki izin resmi dan telah melalui mekanisme pengawasan pemeratif.
Profil Wakil Menteri Perhubungan Suntana
Komjen Pol (Purn) Suntana dipercaya menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perhubungan di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Suntana menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri sejak 14 Juli 2023 hingga memasuki masa pensiunnya, 2 Juni 2024.
Suntana merupakan lulusan Akpol tahun 1988. Pria kelahiran Jakarta, 2 Juni 1966 ini malang melintang mengisi jabatan strategis di Korps Bhayangkara. Pensiunan Jenderal bintang tiga ini menduduki posisi sebagai Kabaintelkam Polri sejak 24 Juni 2023. Sebelum ditunjuk sebagai Kabaintelkam, Suntana menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Semasa dinasnya, Suntana juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat. Berikut riwayat jabatan Komjen Purn Suntana:
- Pamapta I Polres Manokwari (1990)
- Kapolsek Kota Manokwari (1991)
- Kasat Intel Polres Manokwari (1992)
- Kapolsek Oksibil Polres Jayawijaya (1993)
- Kapolsek Wamena Polres Jayawijaya (1994)
- Kasat Lantas Polres Jayawijaya (1994)
- Pama PTIK (1995)
- Paur Subbag Ren Dit IPP Polda Jateng (1997)
- Kasubbag Ren Dit IPP Polda Jateng (1998)
- Kasubbag Alins Bag Minjarlat Opsjarkat PTIK (1999)
- Kapolsek Metro Cilandak (2001)
- Kasat Intel Polres Metro Jakbar (2002)
- Kabag Ops Polres Metro Bekasi (2003)
- Wakapolres Metro Bekasi (2003)
- Kabid Propam Polda Banten (2004)
- Kasubbag Bangspes Iptek Bag Lekdik Rodalpers Desumdaman Polri (2005)
- Kapolresta Tasikmalaya (2007)
- Kapolres Bogor (2008)
- Wadirintelkam Polda Metro Jaya (2009)
- Dirpamobvit Polda Metro Jaya (2010)
- Kapolres Metro Jakarta Barat (2012)
- Anjak Madya Bidang Ekonomi Baintelkam Polri (2013)
- Kabagbinfung Rorenmin Baintelkam Polri (2014)
- Dirintelkam Polda Metro Jaya (2015)
- Kabidyanmas Baintelkam Polri (2016)
- Dirkamneg Baintelkam Polri (2016)
- Wakapolda Metro Jaya (2016)
- Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN (2017)
- Kapolda Lampung (2018)
- Wakabaintelkam Polri (2018)
- Kapolda Jawa Barat (2021)
- Wakil Kepala BSSN (2023)
- Kabaintelkam Polri (2023)
Kekhawatiran Peneliti Pertahanan Edna Caroline Pattasina
Edna Caroline Pattasina, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies dan peneliti pertahanan negara, mengungkapkan kekhawatirannya terkait bandara ilegal yang beroperasi di kawasan industri Morowali seluas sekitar 4000 hektar. Ia menyatakan bahwa bandara tersebut tertutup dan tidak ada otoritas Indonesia yang mengawasi, termasuk Bea Cukai dan Imigrasi.
"Saya baru tahu ternyata Morowali itu luas sekali, kurang lebih 4000 hektar luas kawasan industrinya, itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia, yang berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi, artinya tertutup. Infonya aparat keamanan saja tidak bisa masuk, yang jelas Bea Cukai dan Imigrasi tidak ada," ungkap Edna.
Edna menambahkan bahwa hal ini sangat berbahaya karena bisa menjadi pangkalan bagi negara lain yang ingin menyusup tanpa diketahui, sehingga mengancam kedaulatan NKRI.
Cek Data dan Fakta: Bandara IMIP vs Bandara Morowali
Sebelumnya, beredar di media sosial narasi soal Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah diresmikan pengoperasiannya oleh Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat Presiden RI. Bandara IMIP viral di media sosial dianggap 'negara dalam negara' setelah muncul pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara IMIP tidak punya perangkat negara.
Namun pemberitaan di situs Setkab.go.id yang dikutip Tribunnews.com, Kamis (26/11/2025), saat itu Jokowi sebagai presiden RI hanya meresmikan Bandara Morowali bukan Bandara IMIP yang memang berada di Morowali. Saat itu peresmian Bandara Morowali oleh Jokowi dipusatkan di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu 23 Desember 2018.
Dari Banggai, Jokowi meresmikan satu bandara baru dan pengembangan 4 (empat) terminal bandara yang seluruhnya dibangun di Pulau Sulawesi. Satu bandara yang baru saja dibangun dan diresmikan itu ialah Bandara Morowali di Sulawesi Tengah. Sementara empat terminal bandara yang diresmikan adalah terminal bandara Syukuran Aminuddin Amir di Sulawesi Tengah, terminal bandara Haji Aeropala Selayar dan terminal baru bandara Lagaligo-Bua di Sulawesi Selatan, dan terminal bandara Betoambari di Sulawesi Tenggara.
Bandara Morowali yang baru selesai dibangun pada tahun ini didirikan di atas lahan seluas 158 hektare dan dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter serta fasilitas terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi. Bandara ini berada di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
"Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, Rabu (26/11/2025). Andy menyesalkan sejumlah pihak yang mengaitkan bandara milik perusahaan tersebut dengan Jokowi. Ia menegaskan bahwa bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Udara Maleo atau Bandara Bungku yang dikelola pemerintah. Andy menambahkan, bandara yang diresmikan Jokowi beroperasi dengan normal dan tidak memiliki persoalan.
Data dan Fakta Bandara IMIP dan Bandara Morowali
A. Bandar Udara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
- Kode ICAO : WAMP
- Kode IATA : MWS
- Kelas : Non Kelas
- Pengelola : Swasta
- Kantor Otoritas : Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar
- Lalu Lintas Udara
- Pesawat : 534 (2024)
- Penumpang : 51.18 K (2024)
Data Umum
- Status Operasi : Khusus
- Penggunaan : Domestik
- Klasifikasi : 4B
- Pengelola : Swasta
- Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kabupaten / Kota : Kabupaten Morowali
- Kecamatan : Bahodopi
- Kelurahan / Desa : Fatufia
- Alamat Bandar Udara : Jl. Trans Sulawesi, Fatufia
- Lokasi (ARP) : 02° 48' 05" LS 122° 08' 28" BT
- Critical Aircraft : EMBRAER : ERJ-145ER
- Pesawat Beroperasi : AIRBUS : A-320
- PKP-PK : Kategori 6
- Dokumen Pendukung : Register Bandar Udara
B. Bandar Udara Morowali
- Status Operasi : Umum
- Penggunaan : Domestik
- Hierarki : P
- Klasifikasi : 3C
- Pengelola : UPT Ditjen Hubud
- Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kabupaten / Kota : Kabupaten Morowali
- Kecamatan : Bumi Raya
- Kelurahan / Desa : Umbele
- Alamat Bandar Udara : Desa Umbele Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah
- Lokasi (ARP) : 02° 12' 08.138" LS 121° 39' 41.75" BT
- Critical Aircraft : ATR : ATR-72-600
- Pesawat Beroperasi : ATR : ATR-72-600
- PKP-PK : Kategori 4
- Dokumen Pendukung : Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP
- Airnav Indonesia : Kantor Unit Morowali